DPR Dan Pemerintah Sahkan RUU Otsus Papua Besok

Panitia Khusus telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua.

Langkah selanjutnya yaitu kesepakatan di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi regulasi baru.

Setidaknya ada beberapa isi yang dibahas dalam panitia khusus (pansus). Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Yan Permenas Mandenas saat membacakan hasil rapat mengatakan bahwa beberapa poin yang disepakati adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tidak boleh dari partai politik.

“Dan penambahan penjelasan harus mengakomodir sekurang-sekurangnya 30 persen unsur perempuan dari unsur yang diangkat,” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (12/7/21).

Hal ini berlaku juga untuk Majelis Rakyat Papua (MRP). Tidak boleh diisi oleh orang partai politik. Yan menjelaskan bahwa poin selanjutanya yaitu menghapus peraturan tata cara pemilihan gubernur di dalam peraturan daerah khusus (perdasus).

Lalu, jika sebelumnya wakil gubernur yang berhalangan tetap tidak bisa diisi sampai jabatan habis, dalam RUU Otsus Papua diubah jadi bisa diisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Terakhir soal minimal persentase alokasi dana otsus. Untuk pendidikan 30 persen dan kesehatan 20 persen. Aturan teknis soal ini akan diatur dalam peraturan pemerintah.

“Ditambahkan juga penjelasan mengenai penerimaan khusus dalam rangka otsus yang bersifat umum dan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otsus yang telah ditentukan penggunanya dengan berbasis kinerja indikator dalam pembagian penerimaan khusus di mana jumlah orang asli Papua ditempatkan di posisi atas,” jelasnya.

Ketua Panitia Khusus Otsus Papua Komarudin Watubun mengatakan bahwa hal-hal yang belum dipaparkan rinci dan harus jelaskan dalam peraturan turunan, harus segera dibuat. “Dan atas izin bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sahkan rancanangan ini,” ucapnya yang dihadiri unsur DPR dan pemerintah.

DPR RI bersama dengan pemerintah kabarnya akan mengesahkan rancangan Revisi Undang Undang Otonomi Khusus atau RUU Otsus Papua pasa besok, Kamis 15 Juli 2021.

Pengesahan ini akan dilakukan di dalam rapat Paripurna DPR RI. Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI Komarudin Watubun menyampaikan RUU Otsus Papua telah disepakati semua fraksi di tingkat pertama. Badan Musyawarah (Bamus) juga telah memberi lampu hijau pengesahan RUU itu.

“Kamis 15 Juli 2021 besok. Kemarin sudah diputuskan di Bamus untuk disahkan besok,” kata Komarudin saat dihubungi, Rabu 14 Juli 2021.

Komarudin juga menjelaskan bahwa RUU Otsus Papua mengubah 20 pasal dari Undang – undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001. Sebanyak 3 pasal diajukan pemerintah lalu sisanya diajukan DPR RI.

Pasal – pasal yang diajukan pemerintah juga berkaitan dengan perpanjangan Otsus Papua untuk 20 tahun ke depan dan aturan pemekaran di Provinsi Papua.

Satu pasal lainnya berisi tentang ketentuan peralihan. Sementara, DPR mengusulkan revisi 17 pasal. Dua dua pasal di antaranya adalah aturan baru. Salah satu pasal baru juga mengatur tentang pembentukan badan khusus Papua.

“Tentang pembentukan BKPPP, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua, dipimpin langsung oleh wakil presiden, bertanggung jawab langsung pada presiden,” ujarnya.

Satu pasal lainnya mengatur afirmasi Orang Asli Papua (OAP). RUU Otsus Papua mengubah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).

“Seperempat total kursinya diisi oleh Orang Asli Papua dengan syarat dia tidak boleh berasal dari parpol,” ucap Komarudin. “Tiga puluh persen di antaranya harus perempuan asli Papua,” ujarnya menegaskan.