Rapat Komisi I DPR Diinterupsi Terus Karena Prabowo Panglima Absen

Rapat penetapan mengenai anggaran pertahanan di tahun anggaran 2022 pada Komisi I DPR diwarnai dengan berbagai interupsi. Menteri Pertahanan Indonesia bernama Prabowo Subianto serta Panglima TNI bernama Marsekal Hadi Tjahjanto tidak hadir pada rapat itu.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin awalnya menyoroti surat yang dikirimkan oleh Panglima TNI yang mengutus Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais Letjen Joni Supriyanto. Menurut dirinya, rapat kali ini dilakukan untuk menetapkan anggaran pertahanan, namun panglima hanya asal menunjuk penggantinya saja untuk mewakilinya dalam menghadiri Komisi I.

“Dengan segala hormat, sebetulnya surat Panglima ini perlu dikoreksi untuk urusan-urusan anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah, artinya ini kepentingan negara, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja,” kata Hasanuddin disaat rapat pada Kompleks Parlemen, Jakarta tepatnya di hari Kamis 23 September.

Menurut dirinya, rapat kali ini memang wajib untuk dihadiri langsung oleh Panglima Hadi Tjahjanto. Karena, didalam rapat ini juga nantinya akan membuat draf anggaran yang akan digunakan untuk dilaporkan ke Badan Anggaran atau Banggar serta hari terakhir untuk membuat kesimpulan mengenai anggaran pertahanan.

Sama seperti Hasanuddin, anggota dari Komisi I Fraksi Demokrat, Syarief Hasan juga memberikan nilai bahwa rapat pengambilan keputusan tentang anggaran pertahanan yang tidak dihadiri oleh Menhan serta Panglima baru pertama kali ini terjadi.

“Saya melihat bahwa ini preseden yang pertama terjadi, sementara yang dibahas di Komisi I adalah salah satu sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur Syarief.

Pada rapat yang digelar kali ini, Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Sementara, Panglima TNI diwakili oleh Kabais Letjen Joni Supriyanto bersama dengan para Asisten Perencana atau Asrena yang berasal dari setiap matra.

Pada kesempatan tersebut, Wamenhan Herindra juga memberikan pendapatnya tentang kehadiran Asrena dari setiap matra. Menurut dirinya, kehadiran Asrena yang bukan kepala staf, merujuk undangan rapat dari Komisi I.

“Sesuai dengan undangan yang dikirim ke kami di sini yang diundang Menhan, Panglima TNI, kemudian tidak diundang Kepala Staf. Di sini hanya menyampaikan Panglima TNI hanya mengikutkan Asrena Kasad, Asrena Kasau, dan Asrena Kasal. Jadi di sini Kepala Staf tidak diundang,” ujar Herindra.

Menanggapi hal tersebut, TB Hasanuddin pun menilai bahwa ada yang salah dari undangan itu. Menurut dirinya, undangan itu tak sesuai dengan kebiasaan.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta juga bertanya – tanya menganai surat undangan tersebut. Karena, menurutnya baru kali ini undangan rapat pengambilan keputusan anggaran menyertakan Asrena.

“Baru kali ini undangan kepada asrena. Sementara Asrena, Asrenum kita sudah rapat minggu lalu. Ngapain juga diundang pekan ini,” ujar Sukamta.

Pimpinan rapat Abdul Kharis Almasyhari juga akhirnya memberikan keputusan untuk menskors rapat sampai dengan 11.30. Tetapi, rapat baru dibuka kembali di jam 11.54 WIB.