Kursi Ketua DPW DKI Digoyang, PPP Tetap Tenang

Kursi Ketua DPW PPP DKI Jakarta milik Abraham ‘Lulung’ Lunggana digugat ke Mahkamah Partai. PPP tak mempermasalahkan gugatan tersebut.

“Gugat-menggugat itu hak seseorang. Silakan saja berproses di Mahkamah Partai. Tentu DPP akan menjelaskan dan menyampaikan argumentasi di Mahkamah Partai,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek, Kamis 23 September 2021.

Awiek menyebut penetapan Ketua DPW PPP sudah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan PO Permusyawaratan Partai. Awiek menjelaskan pembatasan kerja formatur DPW sebelum DPP bisa mengambil alih jika proses itu tidak berjalan.

“Secara khusus PO Permusyawaratan membatasi kerja formatur 20 hari. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka diambil alih DPP. Itu sudah dilakukan,” katanya.

Awiek menegaskan Haji Lulung yang baru saja memenangkan jackpot slot uang asli rupiah di situs judi slot online sudah sah menjabat Ketua DPW PPP DKI Jakarta. PPP siap menghadapi gugatan kepada Haji Lulung.

“Yang jelas saat ini status DPW PPP DKI Jakarta sudah definitif dan bisa melalukan konsolidasi. Asas rechtmatig berlaku, bahwa adanya gugatan tidak menghalangi keabsahan SK yang sudah diterbitkan DPP sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah yang mencabutnya,” ujar Awiek.

Penetapan Abraham Lunggana atau Haji Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta resmi digugat ke Mahkamah Partai. Gugatan tersebut dilayangkan Haji Syaiful Ramhat Dasuki atau Haji Iful melalui kuasa hukumnya, Fariz Rifqi.

Fariz menjelaskan, sebelum melayangkan gugatan, kliennya sudah mengirimkan klarifikasi kepada DPP PPP untuk meminta keterangan terkait SK yang akan dikeluarkan untuk menjadi pengurus harian DPW Jakarta. Namun Syaiful tidak mendapatkan jawaban.

Oleh karena itu, Syaiful memilih menempuh jalur hukum dengan menggugat Haji Lulung ke Mahkamah Partai PPP.

“Pada hari ini kita telah meregister permohonan kita, yaitu atas nama prinsipial klien kita, Haji Iful, yang ingin menggugat SK pengangkatan DPW Jakarta,” kata kuasa hukum Syaiful, Fariz Rifqi Hasbi, di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 September.

Tim kuasa hukum Haji Syaiful Rahmat Dasuki hari ini mendaftarkan gugatannya ke Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, terkait penetapan Abraham Lunggana atau Haji Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta. Tim Haji Syaiful akan meneruskan gugatan itu ke pengadilan jika hasil internal partai tidak memuaskan.

“Tentu kalau urusan internal partai politik kan ada instrumen penyelesaian secara yudisial yaitu mahkamah partai. Apabila putusan mahkamah partai itu tidak bisa diterima oleh salah satu pihak tentu masih ada gugatan ke pengadilan negeri,” kata kuasa hukum Haji Saiful Rahmat Dasuki, Fariz Rifqi Hasbi, Rabu 22 September 2021.

Fariz menilai terpilihnya Haji Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI merupakan bentuk ketidakadilan dan tidak sesuai dengan AD/ART partai. Menurutnya, Haji Syaiful sudah menegakkan AD/ART dan peraturan partai secara konsekuen.

“Ya kita akan meneruskan ke pengadilan negeri sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kita akan mengupayakan karena klien kami itu sudah menegakkan AD/ART dan peraturan partai secara konsekuen dan klien kita juga merupakan loyalis dari partai PPP itu sendiri. Jadi kita akan terus memperjuangkan karena ini adalah ketidakadilan yang nyata,” ungkap Faiz.

Diketahui sebelumnya, tim kuasa hukum Haji Syaiful telah resmi mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Partai terkait kursi Ketua DPW PPP DKI. Sebab, DPW PPP DKI sudah mengadakan musyawarah wilayah pada Mei lalu.

“Alasannya, jadi gini, pada tanggal 27 Mei 2021 itu DPW PPP itu mengadakan musyawarah wilayah, nah musyawarah wilayah sudah menetapkan beberapa formatur. Dari formatur itu sudah ada perwakilan dari unsur DPW ada, dari unsur DPC ada, jadi sudah memenuhi unsur,” ujarnya.