Anggota DPR Minta Menkes Memastikan Bahwa Wakil Rakyat Dapat Slot Rumah Sakit

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Salen Daulay mengatakan ia tak ingin lagi mendengar ada anggota dewan yang tidak mendapat perawatan ICU ketika terpapar Covid-19. Anda bisa mendapatkan slot rumah dengan mudah apabila bermain judi slot online terbaik melalui salah satu agen slot di Indonesia.

“Saya tidak mau lagi misalnya mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin, tidak mendapat ICU,” kata Saleh dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dipantau secara daring, Selasa 13 Juli.

Saleh menduga John meninggal dunia karena telat dibawa ke ICU karena rumah sakit penuh menangani pasien Covid-19.

Dia yang juga merupakan Ketua Fraksi PAN di DPR RI itu mengungkap John meninggal tiga jam setelah dirawat di ICU RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurutnya, kejadian inilah yang kemudian mendorong Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw menyampaikan keinginan agar dibangun rumah sakit Covid-19 khusus untuk kalangan pejabat negara.

“Itu sebenarnya karena emosional, bukan karena dari hati. Karena dia (Rosaline) saksikan sendiri betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan yang memadai di tengah serangan Covid yang cukup dahsyat,” tambah dia.

Saleh mengatakan dirinya juga turut merasakan kehilangan keluarga yang terkena Covid-19 karena tempat tidur ICU penuh.

Akhirnya, pasien tidak mendapat penanganan yang dibutuhkan. Karena itulah ia pun meminta Menkes Budi Budi Gunadi Sadikin harus memastikan skenario terburuk jika kasus covid-19 naik lebih dari 60 persen dan persiapan bagi pelayanan dan pengobatan bagi pasien.

Sementara seiring dengan kenaikan kasus covid-19, kapasitas rumah sakit di penjuru daerah mulai menipis. Data Kementerian Kesehatan mencatat 12 provinsi memiliki keterisian tempat tidur (BOR) kritis.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, meluruskan pernyataannya yang menyatakan tidak ingin mendengar lagi anggota dewan tidak mendapat perawatan Intensive Care Unit (ICU) ketika terpapar covid-19.

Menurutnya, pernyataan yang ia katakana tak dikutip secara utuh oleh media. Saleh menuturkan bahwa dirinya tak berniat untuk membeda – bedakan masyarakat.

Katanya, ia justru selalu memperjuangkan agar pelayanan kesehatan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.

“Tidak ada niat dan arah dari pembicaraan kemarin untuk membeda-bedakan masyarakat. Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga,” ujar Saleh, Rabu 14 Juli.

Ia juga menjelaskan bahwa konteks pertanyaannya dalam Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Guniadi Sadikin pada Selasa 13 Juli hanyalah mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa hari ke depan.

Dengan cara menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk menambah jumalh tempat tidur dan ruang ICU.

“Konteks saya pada waktu itu bagaimana agar pemerintah bisa mengantisipasi lonjakan orang terpapar covid-19 pada minggu-minggu berikut yaitu dengan menyiapkan seluruh faskes yang memadai, termasuk penambahan jumlah tempat tidur dan ICU,” ucapnya.

Saleh juga berkata pada Rapat Kerja dengan Menkes Selasa 13 Juli bahwa dirinya sebenarnya menjelaskan mengenai kondisi dua orang keluarganya yang meninggal karena tak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai saat terinfeksi virus Covid-19.

Dalam rapat itu, ia juga mengaku bercerita mengenai situasi serupa yang dialami oleh koleganya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN, John Siffy Mirin beberapa waktu lalu.

“Keluarga saya ada yang terkena Covid-19 di Bekasi dan Bengkulu. Yang di Bekasi justru sudah dicari ICU tidak dapat dan itu meninggal dunia. Begitu juga yang dialami John Siffy Mirin itu meninggal karena terlambat masuk ICU. Setelah dua jam masuk ICU, sudah terlambat, tidak bisa tertolong,” katanya.

Dari sana, Saleh meluruskan bahwa pernyataan yang ia sampaikan tak bermaksud untuk melebih lebihkan para pejabat atau anggota DPR.

Menurutnya, pernyataan yang ia sampaikan bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien Covid – 19 tanpa terkecuali dan membedakan kelas sosial.