Jokowi Mania Minta Bos Mafia Kesehatan Dihukum Mati

Sukarelawan Jokowi Mania atau JoMan tidak puas dengan kinerja dari penegak hukum dalam menangani kasus mafia kesehatan di masa pandemic Covid-19 ini. Karena, sejauh ini apparat hanya berhasil menindak criminal level bawah.

“Di beberapa kasus, polisi hanya menangkap penjual eceran. Paling banyak yang dijual cuma puluhan barang. Tangkap dalang mafianya,” kata Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, Selasa 13 Juli.

Ia juga meyakini bahwa ada kelompok tertentu yang mengambil keuntungan besar. Bahkan, ia juga curiga bahwa kalangan elite politik ikut terlibat dalam praktik kotor ini.

Karena itulah, Noel meminta Presiden Jokowi tak memberi ampun kepada semua pihak yang memetic keuntungan dari Pandemi Covid-19 ini.

“Para mafia ini pasti terpimpin, ada yang mengorganisir dan mengatur. Tidak akan bisa menyelesaika bencana global ini dengan pendekatan bisnis, ini bencana pendekatannya harus pendekatan kemanusiaan bukan pendekatan bisnis yang berorientasi nyari untung,” beber Noel.

Aktivis dari kejadian tahu 98 ini juga menyroti penjualan vaksin yang masih didominasi oleh produk asal China. Harusnya, kata Noel, vaksin dibeli dari berbagai negara.

Dengan membeli vaksin dari banyak sumber, maka risiko korupsi bisa diperkecil katanya. Lebih lanjut, Noel juga kembali menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap mafia yang memanfaatkan krisis kesehatan harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Apalagi, slot uang asli yang dianggarkan pemerintah untuk penanganan pandemi sangat besar. “Tangkap bandit di level atasnya dan hukum mati. Dan, sebenarnya masih itu-itu juga pemain proyeknya,” tandas Noel.

Relawan Jokowi Mania (JoMan) mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari menteri yang siap dihukum mati jika terbukti korupsi. Menanggapi hal itu, Partai Gerindra menilai hukuman mati dijatuhi tergantung tingkat kesalahan seseorang.

“Menurut saya, siapa pun orang yang salah, mau menteri atau siapapun pejabat yang salah, tentu harus sama kedudukannya di mata hukum tentu harus diproses hukum,” ujar Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade kepada awak media, Senin, 14 Desember 2020.

“Bicara hukuman mati atau tidak, itu dikembalikan ke tingkat kesalahan dan juga hasil penyelidikan penegak hukum. Mari kita selalu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu lah kehidupan berbangsa dan negara, harus taat sesuai aturan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Sedangkan terkait reshuffle kabinet, Andre Rosiade tidak ingin berandai-andai. Dirinya menyerahkan hal itu ke Jokowi yang memang sudah menjadi kewenangan prerogatif presiden.

“Urusan reshuffle kabinet, mari kita semua serahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi, karena reshuffle itu adalah kewenangan Presiden Jokowi,” kata Andre Rosiade.

“Kalau ada pihak yang ingin mengusulkan ke presiden ya monggo, silakan saja. Tetapi sekali lagi, siapapun yang akan dipilih, lalu apakah ada kesepakatan dengan yang dipilih, itu kewenangan presiden,” sambungnya.

Sebelumnya, tertangkapnya dua menteri Presiden Jokowi, Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara, menguatkan isu reshuffle kabinet menjelang akhir tahun. Relawan Jokowi Mania atau JoMan mengusulkan Jokowi memilih menteri super yang siap dihukum mati jika korupsi.

“Dicari! Menteri super siap dihukum mati jika korupsi,” ujar Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel dalam keterangannya, Minggu, 13 Desember 2020.

Noel meminta Jokowi memasukkan nama-nama calon menteri yang punya kredibilitas, integritas, hingga loyalitas. Menurutnya, contoh sosok yang punya tiga hal itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Mereka hanya contoh. Yang utama adalah figur-figur bersih dan petarung rakyat harus dimasukkan,” pungkasnya.